Ecological Fiscal Transfer (EFT) Dalam Instrumen Pendanaan Perubahan Iklim Di Indonesia (Part 1)
  • by chaakra
  • 24 May 2021

Perubahan iklim ikut berkontribusi terhadap memburuknya perekonomian nasional. Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan perubahan iklim di Indonesia berdampak pada menurunnya PDB Nasional sebesar 3.5%  di tahun 2100. Kerugian sektor pertanian dan pesisir akibat perubahan iklim pada tahun 2100 diperkirakan sekitar 2.2% dari PDB (ADB 2009).

Selain itu, meningkatnya risiko bencana akibat perubahan iklim ikut berkontribusi terhadap kerugian perekonomian nasional sebesar 0.3% PDB (ADB 2009). bHasil kajian revisi RAN-API menunjukan bahwa potensi kerugian ekonomi empat sektor prioritas (kelautan & pesisir, air, pertanian, dan kesehatan) akibat perubahan iklim mencapai Rp.102,36 Trilliun pada 2020 atau setara 0,61% dari target PDB 2020 dan diproyeksikan mencapai Rp.115,53 Triliun pada 2024.

Bagaimana Upaya Pengurangan Perubahan Iklim di Indonesia?

Indonesia merupakan salah satu negara tropis sehingga sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan adanya mitigasi, salah satunya perbaikan tata kelola hutan dan lahan, yang merupakan penyumbang utama emisi gas rumah kaca di Indonesia.

Selain itu, pendanaan terkait perubahan iklim harusnya menjadi suatu isu yang penting untuk dibahas. Terlebih lagi adanya komitmen dari pemerintah dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai bentuk pendekatan politik terhadap isu green economy, telah dinyatakan dalam perpres No.61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Dalam perpres tersebut dinyatakan bahwa komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan international.

Jika berbicara tentang tahap implementasi, berbagai instrumen pembiayaan bisa dilakukan. Melalui pendanaan domestik seperti penerbitan obligasi hijau atau green sukuk dan instrumen pembiayaan Ecological Fiscal Transfer (EFT) dalam mekanisme transfer anggaran ke daerah.

Apakah Ecological Fiscal Transfer (EFT) itu?

Ecological Fiscal Transfer (EFT) adalah mekanisme transfer fiskal pemerintah (pusat) ke daerah yang mempertimbangkan aspek/indikator lingkungan. EFT memberikan tambahan fiskal pada daerah untuk mendukung pembiayaan usaha pelestarian lingkungan. EFT juga memberikan tambahan fiskal sebagai insentif yang dapat menjalankan lingkungan. Selain itu EFT bukan hanya dapat dikembangkan untuk transfer dari pemerintah pusat ke daerah, tetapi juga transfer dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota. Lewat skema ini, pemerintah daerah atau pemerintah desa memiliki kapasitas fiskal untuk mengkonservasi dan melestarikan hutan agar mengurangi dampak perubahan iklim.

Apa Tujuan Ecological Fiscal Transfer?

Tujuan dari desentralisasi fiskal dengan adanya EFT ini diantaranya adalah:

  1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antardaerah.
  2. Menyediakan barang dan jasa publik yang lebih baik dan lebih efisien
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
  4. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, mendukung keseimbangan fiscal dalam kebijakan ekonomi makro
  5. Meningkatkan tata kelola fiskal akuntabel, transparan, efisien serta tepat sasaran

Manfaat adanya Ecological Fiscal Transfer

  1. Menyediakan tambahan fiskal dari pusat ke daerah untuk upaya pelestarian lingkungan.
  2. Menyediakan tambahan fiskal sebagai insentif bagi pelaku penggerak lingkungan.
  3. Peningkatan perlindungan kelestarian alam (ekologi).
  4. Meminimalisir perusakan ekosistem hutan dan dampak negatif yang terjadi.
  5. Mengurangi dampak perubahan iklim.

Dari Mana Saja Sumber Pendanaan Ecological Fiscal Transfer (EFT)?

Sumber Pendanaan EFT diantaranya adalah Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DAK-LHK), Dana Desa (DD), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), Insentif Daerah : Skema TAPE (Tranasfer Fiskal Provinsi berbasis Ekologi), TAKE (Transfer Fiskal Kabupaten berbasis Ekologi) dan TANE (Transfer Fiskal Negara berbasis Ekologi).

Implementasi Instrumen Pendanaan Ecological Fiscal Transfer (EFT)?

Di Indonesia, EFT lebih diperuntukkan bagi skema pembiayaan terkait kegiatan konservasi dan pelestarian hutan. Terdapat 39 Pemerintah Daerah (13 Provinsi dan 26 Kab/Kota) yang telah didampingi oleh masyarakat sipil dalam pengembangan EFT dengan dukungan TAF dan UKCCU.

Hal yang Perlu Ditingkatkan dalam Implementasi Pendanaan Perubahan Iklim?

Indonesia memiliki berbagai instrumen pembiayaan perubahan iklim baik melalui dana pemerintah, kerjasama internasional, atau swasta. Namun masih banyak hal yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah diantaranya:

  1. Peningkatan alokasi pembiayaan dari transfer fiskal untuk pelestarian hutan. Karena masih terdapat instrumen seperti DBH-SDA sektor kehutanan yang memberikan insentif ke pemerintah daerah untuk mengeksploitasi hutan.
  2. Meningkatkan insentif bagi daerah yang mampu mengelola hutan dengan baik.
  3. Melakukan optimalisasi serta implementasi program kegiatan
  4. Harmonisasi instrumen kebijakan fiskal dan terintegrasinya antar program.
  5. Melakukan transparansi dan skema pembiayaan yang jelas lebih jelas.

Seringkali pembiayaan untuk keanekaragaman hayati (ekologis), termasuk pelestarian hutan dirancang di level pemerintah pusat. Kelemahan dari model ini adalah seringkali program dan pembiayaannya tidak sesuai target yang diinginkan karena ada persoalan ketidakpahaman perumus program dan pembiayaan dalam melihat masalah di tingkat tapak (daerah).

Sedangkan, di tingkat daerah, ruang fiskal yang terbatas dan orientasi kebijakan yang bias terhadap keanekaragaman hayati, telah menimbulkan masalah ekologis. Oleh karena itu dibutuhkan transer fiskal berbasis ekologi ini.

Apa sih yang membedakan EFT dengan skema transfer fiskal lainnya? Tunggu Artikel Ecological Fiscal Transfer (EFT)  Dalam Instrumen Pendanaan Perubahan Iklim Di Indonesia Part 2 yah..


Ditulis oleh Zahrotul Hadidah, Junior Consultant bidang Kebijakan Publik dalam Chaakra Consulting

Leave a comment