Ecological Fiscal Transfer (EFT) Dalam Instrumen Pendanaan Perubahan Iklim Di Indonesia (Part 2)
  • by chaakra
  • 6 July 2021

Sebelumnya kita sudah membahas terkait EFT sebagai skema pembiayaan yang memberikan tambahan fiskal pada daerah untuk mendukung usaha pelestarian lingkungan. Jika kalian belum membacanya, Sahabat Chaakra bisa membacanya disini.

Di bagian kedua ini, kita akan membahas lebih dalam lagi apa saja indikator dalam EFT, tahapan pelaksanaan EFT hingga cara mendapatkan pembiayaan EFT, serta bagaimana arah kebijakan EFT kedepan. Yuk kita bahas satu per satu.

Apa Saja Indikator Pembiayaan EFT?

Ecological fiscal transfer mengacu kepada indikator umum seperti luas wilayah keseluruh, jumlah penduduk yang tercatat di wilayah tersebut. Dan indikator yang berbasis ekologis, yaitu  indikator sosial ekonomi seperti pembiayaan dan kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan, serta indikator ekologi seperti luas wilayah pelestarian hutan dan luas wilayah DAS dan sebagainya.

Model Indikator Ecological Fiscal Transfer

Perbedaan EFT dengan skema transfer fiskal lainnya?

Perbedaan EFT dengan skema transfer fiskal lainnya terletak pada indikator yang digunakan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika EFT mengacu pada 3 (tiga) indikator utama yaitu luas wilayah, sosial ekonomi, dan ekologis. Sedangkan Skema transfer fiskal lainya hanya menggunakan indikator yang besifat umum, seperti luas wilayah dan jumlah penduduk.

Berdasarkan perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa EFT merupakan skema pembiayaan yang saat ini paling relevan digunakan dalam skema pembiayaan untuk mengatasi permasalahan terkait ekologi seperti kebakaran hutan, penebangan pohon secara berlebihan, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Dengan adanya indikator tambahan tersebut, daerah yang memiliki kawasan hutan yang luas akan mendapatkan alokasi transfer fiskal lebih besar untuk memaksimalkan kegiatan konservasi hutan.

Bagaimana Tahapan Pelaksanaan EFT?

Tahapan pelaksanaan EFT di daerah cukup bervariasi dari sisi aktivitas maupun periode penerapannya. Secara umum, ada 4 tahapan yang penting dalam melaksanakan EFT di tingkat provinsi dan kabupaten.

Pertama, proses penyusunan konsep dengan memilih dan menetapkan indikator-indikator kinerja ekologi.

Kedua, koordinasi dengan daerah untuk mendapatkan masukan dan dukungan dari stakeholders pemerintah daerah/desa penerima EFT.

Ketiga, pelembagaan EFT yang dilakukan dengan cara konsep EFT dituangkan dalam regulasi daerah, dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta dokumen lain yang relevan.

Keempat, monitoring dan evaluasi untuk mengukur sejauhmana efektifitasnya dalam meningkatkan kinerja indikator ekologi pada daerah penerima.

Tahapan Penerapan EFT di Provinsi dan Kabupaten

Bagaimana Cara Pemerintah Daerah Mendapatkan Pendanaan EFT?

Seperti yang sudah kita bahas dalam atikel EFT part 1, skema EFT di Indonesia bertujuan untuk memberikan insentif bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pelestarian keankeragaman hayati, termasuk pelestarian hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan (Irawan, Tacconi & Ring, 2014; Ring, 2008). Wacana mengenai EFT mulai berkembang dalam 2 tahun terakhir.

The Asia Foundation (TAF) bersama jaringan masyarakat sipil mempromosikan EFT melalui 3 skema yaitu:

  1. Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE): Bantuan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah dengan menggunakan Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Perlindungan Lingkungan (DPL).
  2. Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE): Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten sebagai bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
  3. Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE): Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dengan menggunakan Aloaksi Dana Desa (ADD). Skema ini masih di uji coba ke 39 Pemerintah Daerah (13 Provinsi dan 26 Kab/Kota).

Sebenarnya regulasi dalam mendapatkan pendanaan EFT ini belum benar-benar jelas dan masih banyak hal yang belum dilengkapi payung hukum. Namun kita Contohkan di Kalimantan utara yang telah dilengkapi dengan payung hukum berupa Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan. Peraturan Gubernur tersebut mengatur peruntukan baru untuk bantuan keuangan berbasis ekologi dari transfer anggaran provinsi (TAPE). Transfer anggaran TAPE tahun 2021 dialokasikan sebesar 3 miliar, menurun dari pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 5 miliar. Dalam Peraturan tersebut mengatur penggunaan bantuan keuangan berbasis ekologi yang diarahkan untuk 5 kegiatan yaitu:

  1. Pencegahan kebakaran hutan pada areal penggunaan lain (APL).
  2. Perlindungan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
  3. Pengelolaan persampahan.
  4. Perlindungan sumber air, dan.
  5. Pencegahan pencemaran udara.

Pemerintah daerah yang ingin mendapatkan pendanaan EFT harus membuat rencana program kegiatan yang sesuai dengan 5 kriteria tersebut. Kemudian dilakukan Proses pengumpulan data dan penilaian indeks dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Data dikumpulkan dengan melakukan self-assessment oleh Kabupaten/Kota.
  2. Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengisian data dengan disertai dokumen daerah sebagai alat verifikasi dan mengirimkannya ke tim verifikasi Provinsi.
  3. Tim verifikasi Provinsi melakukan penilaian, verifikasi dan scoring atas isian form yang sudah dikirimkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
  4. Tim verifikasi Provinsi menghitung nilai indeks komulatif capaian kinerja ekologi. penghitungan tersebut sebagai pertimbangan dalam pemberian pagu anggaran bantuan keuangan khusus berbasis ekologi bagi pemerintah kabupaten/kota.

Bagaimana Arah Pengembangan Kebijakan EFT Kedepan ?

  1. Memperkuat kapasitas dan kapabilitas daerah dalam pelestarian lingkungan.
  2. Kebijakan EFT menjadi pondasi dalam membangun mekanisme hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelestarian Lingkungan.
  3. Mendukung agenda internasional dan nasional dalam penanggulangan perubahan iklim dan pencapaian target SDGs.
  4. Mengurangi ketimpangan alokasi dan kapasitas fiskal antar daerah.
  5. Mendukung program dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan.

Lalu, Apa Pentingnya Skema pembiayaan EFT?

  1. Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pelestarian fungsi
    ekologi dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
  2. Mendukung program strategis pemerintah, yaitu pembangunan rendah
    karbon, dampak perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
  3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan
  4. Memperkuat fungsi kebijakan dan tata kelola fiskal yang berorientasi
    pada pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup.

Gagasan terkait skema pembiayaan EFT ini patut diapresiasi sebagai terobosan atau inovasi yang memberikan peluang baru skema pembiayaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Skema EFT ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih baik dan dapat mengurangi dampak dari perubahan iklim. dan memungkinkan diadopsi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lainnya.


Ditulis oleh Zahrotul Hadidah, Junior Consultant bidang Kebijakan Publik dalam Chaakra Consulting

Leave a comment